Senin, 11/05/2009
Oleh Fita Indah Maulani
Bisnis Indonesia
JAKARTA: Harga dasar penawaran (reserved price) lelang broadband wireless access (BWA) atau WiMax pita lebar nirkabel 2,3Ghz pada 15 zona ditetapkan Rp32 miliar dengan angka penawaran berbeda pada setiap zona.
Sumber Bisnis di kalangan pemerintahan mengatakan total harga penawaran pada lelang WiMax besarnya seperlima dari harga 3G beberapa waktu lalu sebesar Rp160 miliar. Harga dasar penawaran pada zona termurah hanya seperlima belas dari harga 3G, atau sekitar Rp160 juta per blok per zona.
"Harga penawaran WiMax memang jauh dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pemerintah untuk layanan 3G. Harga dasar penawaran ini yang diajukan dan masih dibahas oleh Depkominfo dengan Departemen Keuangan," ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Iwan Krisnadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan harga dasar penawaran lelang WiMax memang ditetapkan lebih kecil dibandingkan dengan harga layanan 3G.
"Pada lelang ini pemerintah ingin mengembangkan industri, bukan hanya sekadar mencari uang," ujarnya.
Juru bicara lelang WiMax ini menambahkan harga setiap zona sengaja dibedakan agar seluruh pengusaha penyelenggara jasa dan jaringan bisa ikut serta. Harga paling rendah untuk satu blok dalam sebuah zona diyakini sanggup diambil oleh penyedia jasa kecil.
Lelang ini sudah melalui tahap rapat penjelasan (anwijzing) pada Jumat pekan lalu yang diikuti oleh 73 peserta pra kualifikasi yang telah mengambil dokumen seleksi. Semula pemerintah berencana mengumumkan harga dasar penawaran pada saat rapat, tetapi hal tersebut ditunda.
Rapat pekan lalu hanya membahas mekanisme dan sistem lelang. Harga dasar penawaran baru diumumkan pada anwijzing kedua yang rencananya digelar pekan ini karena hingga saat ini Depkeu belum menyetujui seluruh harga yang diajukan Depkominfo.
Indosat terancam
Kepemilikan asing menjadi salah satu topik yang paling ramai dibahas pada rapat pekan lalu. PT Indosat Tbk diperkirakan tidak bisa mengikuti lelang sendiri, harus bergabung dalam konsorsium atau memanfaatkan anak perusahaan yang dimiliki.
Iwan mengatakan pemerintah tetap berpegang pada aturan kepemilikan asing tidak boleh lebih dari 49% pada lelang penyelenggaraan jaringan tetap lokal (Jartap) berbasis packet switched.
"Masih ada pertanyaan yang belum terjawab mengenai perhitungan kepemilikan asing pada perusahaan terbuka. Pemerintah akan melakukan pembahasan terlebih dahulu agar tidak menjadi grey area," ujarnya.
Tulus Rahardjo, Ketua Panitia Lelang WiMax Depkominfo, mengatakan harga dasar penawaran dan pertanyaan yang belum terjawab pada rapat pekan lalu akan diumumkan serta diselesaikan pada rapat pekan ini.
"Harga dasar penawaran memang harus komprehensif dibahas agar tidak terjadi kesalahan. Kami masih membahas dengan Depkeu. Mekanisme banyak dibahas saat rapat tadi, salah satunya mengenai harga dasar penawaran pada tiga ronde lelang," ujarnya. (fita.indah@bisnis.co.id)